DR. Rokhmadi, M.Ag.
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang

Tulisan ini merupakan hasil pengkajian yang mendeskripsikan konsep penangguhan ‘ adam wali
nikah oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Semarang terhadap wali nikah
seorang perempuan yang tidak memenuhi syarat, yaitu karena para gadis
yang kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tuanya. Setelah
menetapkan status adam wali nikah, selanjutnya KUA menetapkan bahwa wali nikah
dilimpahkan kepada pejabat KUA di masing-masing wilayah yang terdapat di Kota
Semarang. Dasar yang dipakai oleh mereka yang menentukan yang melimpah
kan wali nikah perempuan yang syarat walinya kurang untuk pihak KUA adalah
karena mereka menggunakan hukum dalam adam
wali nikah dalam Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji Nomor: D / ED / PW.01 / 03/1992
yang kedudukannya di bawah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam ( KHI).

Klik tautan jurnal di bawah ini:

https://drive.google.com/open?id=1Lg5w5fLIshc4BjSmHxzLhO_Es5P7DhKf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here